HUKUM ISLAM (Perspektif Teori Hubungan Hukum dengan Perubahan Sosial)

Oleh :

A. Malthuf Siroj

 

Abstract:

As a part of its substantial dynamic, Islamic jurisprudence has an inevitable connection with social reality. While social reality always presupposes social change, it is presumably important to make explicit this connection and to study how Islamic jurisprudence  influences society and contributes to social change and, vice versa, how social change influences Islamic jurisprudence. The study about the connection between Islamic jurisprudence and social change centered on two aspects: the responsiveness of Islamic jurisprudence toward social change and the influence of social change for Islamic jurisprudence.

Keywords: Islamic jurisprudence, social change, law’s responsiveness, influence.

  

PENDAHULUAN

           Hukum Islam secara substantif memiliki karakteristik dinamis, fleksibel, dan berorientasi kepada  tujuannya  mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Teks-teks kedua sumber utama hukum Islam tersebut sebagian bersifat qath’i (aksiomatik) dan sebagian yang lain bersifat dhanni (hipotetik). Dari segi eksistensi (tsubut)-nya, keseluruhan teks Al-Qur’an bersifat qath’i, tetapi dari segi  pemaknaan (dalalah)-nya dapat bersifat qath’i atau dhanni, sedangkan teks-teks Hadits ditinjau dari eksistensi dan pemaknaanya dapat bersifat qath’i atau dhanni.  Teks-teks yang bersifat dhanni menjadi obyek ijtihad dan dimungkinkan berubah pemaknaannya sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif historis, hukum Islam telah mengalami dinamika sepanjang perjalanan sejarahnya, sejak babak konsepsi hingga zaman modern sekarang ini. Hukum Islam telah terbukti mampu berdialog dengan perkembangan zaman yang dihadapinya, terkecuali pada zaman dalam mana ijtihad mengalami stagnasi karena kristalisasi sistem taqlid yang rigid yang mengakibatkan hukum Islam kehilangan dinamika dan kemampuannya merespons permasalahan hukum.

PEMBAHASAN

Pengertian Perubahan Sosial dan Problem Sosial

  Yang dimaksud dengan perubahan sosial, menurut Wilbert Moore sebagaimana dikutip oleh Robert H. Lauer, adalah perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial di sini adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Definisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks, menembus berbagai tingkat kehidupan sosial, dan bahwa seluruh aspek kehidupan sosial itu terus-menerus mengalami perubahan. Yang berbeda hanyalah tingkat perubahannya.[i] Perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan-perubahan yang menimbulkan akibat sosial. Akibat sosial ini sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan dalam bentuk, struktur, dan hubungan yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Di sini terjadi pergeseran dalam pola hubungan antarorang atau kelompok dalam masyarakat, atau antarunsur dalam suatu sistem. Suatu masyarakat dapat dilihat sebagai satuan kehidupan yang tersusun dari sejumlah lembaga yang masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Dalam lembaga-lembaga itu terdapat hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat berupa tingkah laku yang dijalankan dengan mengikuti cara tertentu yang telah disepakati dalam lingkungannya. Karena itu, maka dalam masyarakat terbentuklah suatu pola hubungan tertentu, yaitu pola hubungan yang ditentukan oleh harapan-harapan tentang bagaimana anggota-anggota masyarakat itu seharusnya bertingkah laku. Dalam hal ini, tingkah laku mereka tidak sekadar merupakan suatu pergerakan badaniah, melainkan tindakan yang memenuhi harapan tertentu yang disebut sebagai peranan. Peranan dapat disebut sebagai tingkah laku yang didisiplinkan oleh harapan-harapan dalam masyarakat. Dan lembaga bisa juga disebut sebagai sebuah sistem peranan. Dalam lembaga itu, peranan yang satu berhubungan dengan yang lain, dalam arti suatu peranan tidaklah berdiri sendiri.[ii]

Selanjutnya perubahan sosial itu akan menimbulkan problem sosial, yang dapat dirumuskan sebagai suatu ketidaksesuaian antara ukuran-ukuran yang diterima dalam pergaulan sosial yang seharusnya menjadi acuan dengan kenyataan sosial yang terjadi di dalamnya; atau dengan kata lain, kondisi di mana telah terjadi suatu keadaan patologis dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan lebih detail bahwa ketika terjadi perubahan sosial, bagian-bagian atau sektor-sektor dalam masyarakat itu tidak berubah sama cepatnya. Karena adanya ketergantungan di antara bagian-bagian tersebut, maka perubahan di satu bagian mengharuskan dilakukannya penyesuaian oleh bagian yang lain sehingga keadaan menjadi kembali normal. Dalam kondisi di mana masyarakat masih harus melakukan penyesuaian-penyesuaian inilah problem-problem sosial itu muncul. Dan munculnya problem-problem sosial ini mengindikasikan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat sedang berlangsung.[iii]

Respons Hukum terhadap Problem Sosial

 Untuk melihat bagaimana respons hukum terhadap problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat yang sedang berubah sebagaimana tergambar di atas, kita perlu meninjau tentang kinerja hukum. Hoebel, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menulis, bahwa hukum mempunyai kinerja sebagai berikut:

  1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan apa saja yang dilarang dan yang diperbolehkan.
  2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa saja yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya.
  3. Penyelesaian sengketa-sengketa.
  4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat apabila keadaan berubah.[iv]

Kinerja hukum sebagaimana tergambar di atas ini, terutama poin terakhir, menunjukkan bahwa betapa erat hubungan antara hukum dan perubahan sosial dan betapa hukum harus responsif terhadap problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kajian tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial mencakup dua dimensi, yaitu dimensi pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan dimensi pengaruh (perubahan) hukum terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial jelas mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum, sebab jika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kualitatif  maupun  kuantitatif, termasuk kebutuhan hukum juga akan berubah, baik dalam kaidah hukum positif maupun lembaga hukum. Akan tetapi, proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berjalan lambat. Sering kali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata, dan lembaga hukum baru. Kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan ”hukum berjalan tertatih tatih mengikuti kejadian” (het recht hinkt achter de feiten aan). Tetapi jika perubahan sosial itu berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak sosial maka yang secara langsung akan terguncang adalah hukum itu.[v]

Fungsi Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial

 Sebagaimana telah dijelaskan, kinerja hukum meliputi pembuatan norma-norma untuk mengatur perbuatan dan interaksi sosial, penyelesaian sengketa-sengketa dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat ketika terjadi perubahan-perubahan.  Berdasarkan hal ini, hukum dapat dikatakan berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control). Soerjono Soekanto, mengutip Roucek, menulis bahwa yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk sebuah proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.[vi]  Jadi, fungsi kontrol sosial merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar bertingkah laku sesuai harapan masyarakat itu sendiri pada masa sekarang. Fungsi ini dijalankan oleh hukum dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuasaan negara sebagai sebuah institusi yang diorganisir secara politis melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dalam implementasinya, fungsi kontrol sosial ini tampak bersifat statis, karena hukum sebagai alat kontrol sosial dimaknai hanya sekadar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang sesuai pengertian kontrol sosial di atas. Padahal lebih dari itu, fungsi kontrol sosial bisa bersifat dinamis, tidak hanya berorientasi kepada masa sekarang, tetapi menyangkut upaya mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki di masa yang akan datang. Fungsi hukum seperti ini lazim disebut dengan rekayasa sosial (social engineering).

Pemaknaan hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah pemanfaatan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau tata kehidupan masyarakat sesuai yang dicita-citakan, atau untuk merekayasa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diinginkan.[vii] Untuk mencapai efektivitas fungsi rakayasa sosial ini, diperlukan efektivitas peraturan-peraturan hukum yang dibuat. Roscoe Pound,  memberi uraian tentang kiat mencapai efektivitas peraturan-peraturan hukum. Pemikirannya mewakili aliran sosiologis yang pada hakikatnya merupakan sebuah koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum sebagai sistem peraturan yang abstrak yang tidak ingin berurusan dengan tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum. Menurutnya, seorang ahli hukum penganut aliran sosiologis dalam membuat peraturan hukum harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
  2. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan peraturan perundang-undangan. Membuat undang-undang dengan metode komparatif selama ini dianggap sebagai cara yang efektif. Namun demikian, tidak cukup apabila kita hanya mengkomparasikan suatu peraturan dengan yang lainnya. Yang lebih penting dalam konteks ini adalah mempelajari bagaimana peraturan itu beroperasi dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkannya apabila memang ada, untuk kemudian diaplikasikan.
  3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif. Selama ini, orang menganggap apabila suatu aturan telah dibuat, maka ia akan bekerja dengan sendirinya. Melakukan studi secara serius tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan pengadilan yang demikian banyak itu dapat efektif adalah sebuah keharusan.
  4. Memperhatikan sejarah hukum. Studi ini tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan berkembang dan dipandang sebagai bahan kajian hukum, melainkan juga efek sosial apa yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran itu di masa lalu dan bagaimana cara efek sosial tersebut timbul. Studi ini untuk mengetahui bagaimana hukum pada masa lalu itu tumbuh dalam kondisi sosial, ekonomis, dan psikologis tertentu, dan bagaimana ia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tersebut, dan seberapa jauh kita dapat mengacu dan mengabaikan hukum itu untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
  5. Pentingnya melakukan penyelesaian individual dengan menggunakan nalar yang selama ini masih lebih sering dikorbankan demi mencapai tingkat kepastian yang sebetulnya tidak mungkin. Aliran ini menerima kehadiran peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman umum bagi para hakim yang akan menuntunnya menuju keputusan yang adil, tetapi menekankan agar dalam batas-batas yang cukup luas, para hakim harus bebas dalam memutus kasus yang dihadapinya agar dapat memenuhi tuntutan keadilan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan bertindak sesuai dengan nalar masyarakat pada umumnya.
  6. Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut di atas hanyalah sarana-sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bagaimana mengupayakan efektivitas peraturan-peraturan  hukum agar dapat mencapai  tujuan-tujuannya.[viii]

Di Indonesia, pandangan baru yang modern tentang fungsi hukum itu diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mula-mula mengemukakan pandangan Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering), kemudian secara kreatif mengakomodasi dan mengolah pandangan Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Northrop, Laswell dan McDougal dikaitkan dengan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa hukum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat pemelihara ketertiban masyarakat (menjamin kepastian dan ketertiban) dan alat pembaruan masyarakat.[ix]

Hukum Islam dan  Perubahan Sosial

 Teori-teori tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial dan fungsi hukum sebagaimana di atas, dapat berlaku juga bagi hukum Islam, walaupun tidak sepenuhnya. Yang membedakan hukum Islam dengan hukum sekuler adalah bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Sungguhpun demikian, di dalam kedua sumber hukum itu terdapat teks-teks yang sebagian bersifat qath’i (aksiomatik) dan sebagian yang lain bersifat dhanni (hipotetik). Di dalam teks-teks yang dhanni inilah intervensi akal manusia dimungkinkan melakukan interpretasi-interpretasi dan menyesuaikan pemaknaannya dengan tuntutan perubahan sosial melalui aktivitas yang disebut ijtihad. Bahkan tidak hanya teks-teks dhanni saja, teks-teks yang qath’i sekalipun apabila illat hukumnya dapat diketahui dan mengalami transformasi maka hukum yang dikandung teks-teks tersebut dapat mengalami perubahan. Di sinilah letak hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial secara timbal balik, artinya bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial juga dapat mempengaruhi perubahan hukum Islam. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial ini sudah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak babak konsepsi sampai perkembangan terakhir di zaman modern sekarang ini. Pada babak konsepsi di zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal dengan istilah nasakh (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan adanya jeda waktu). Sebagai contoh, di zaman awal kemunculan Islam, keislaman orang-orang Islam belum begitu kuat, maka kebiasaan ziarah kubur dilarang keras oleh Islam untuk menghindari kemungkianan terjadinya syirik kepada Allah. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, ketika keislaman masyarakat sudah dinilai kuat sejalan dengan semakin eksisnya Islam, maka kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan karena kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah sudah tidak ada.

Selain itu, dalam menetapkan hukum bagi masyarakat, Islam selalu mempertimbangkan kesiapan mereka dalam menerima beban hukum itu. Oleh karenanya, cara yang ditempuh adalah menggunakan tahapan-tahapan (tadarruj), artinya tidak secara simultan.  Contohnya, penetapan keharaman tuak (khamr) dilakukan secara bertahap, karena orang Arab ketika itu dipandang belum siap menerima ketetapan hukum itu mengingat kebiasaan minum tuak di kalangan mereka sudah mendarah-daging dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka. Pada mulanya, Islam hanya melarang mereka mabuk ketika akan melakukan shalat, kemudian tahap berikutnya, teks Al-Qur’an menjelaskan bahwa di dalam tuak (demikian juga perjudian) terdapat dosa besar, di samping manfaatnya yang banyak dan dosanya yang lebih besar daripada manfaatnya. Di sini, pelarangan tuak (dan perjudian) belum dijelaskan secara tegas. Akhirnya ketika kondisi psikologis masyarakat sudah dinilai siap untuk menerima ketetapan final diharamkannya tuak (dan perjudian), diturunkanlah ayat yang menyatakan bahwa tuak (perjudian dan lain-lain) adalah perbuatan setan yang keji yang harus dihindari.

 Lebih dari itu, pada dasarnya semua teks Al-Qur’an dan Hadits itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi secara bertahap sebagai bentuk respons terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, kita mengenal asbab-al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur’an) dan asbab al-wurud (sebab-sebab kemunculan Hadits).

Setelah Nabi wafat, terputuslah wahyu dan nasakh tidak berlaku lagi. Pasca-Nabi muncullah para khalifah yang juga menetapkan hukum, di samping berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, juga berdasarkan ijtihad dengan memperhatikan perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah keputusan Khalifah Umar ibn Khattab tentang harta rampasan perang (ghanimah), khususnya harta yang tidak bergerak. Setelah Umar memperoleh informasi tentang keberhasilan tentara Islam  membebaskan Syam, Irak, dan negeri Khusru (Persia) maka ia merasa perlu membuat kebijakan kontroversial demi menjaga stabilitas moneter negara yang ketika itu sedang mengalami krisis. Berkenaan dengan harta yang bergerak, Umar sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Qur’an  Surat Al-Anfal ayat 41 dan yang juga telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa hidupnya. Ia mengambil seperlima untuk negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing masing tentara. Tetapi, berkenaan dengan tanah pertanian, Umar berpendapat lain. Menurutnya, tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan kepada para tentara dengan cara membiarkannya di tangan pemilik asalnya tetapi dengan mengenakan pajak (kharaj). Pemasukan pajak itu lalu dianggarkan untuk kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di pos-pos pertahanan di negeri negeri yang dibebaskan tersebut.[x] Contoh lain, Khalifah Umar ibn Khattab tidak menghukum tidak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi,[xi] sebab menurutnya, penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ingin dicapai, mengingat faktor pendorong terjadinya pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding hukumannya. Juga Umar ibn Khattab membuat ketetapan hukum bahwa seorang perempuan yang kawin dalam masa ‘iddah menjadi haram selamanya bagi seorang laki-laki yang mengawininya, karena menurutnya, orang yang bersegera kepada satu hal sebelum waktunya, harus dikenai sanksi dengan pelarangan.[xii] Contoh-contoh di atas merupakan representasi dari sekian banyak pemikiran Khalifah Umar ibn Khattab yang rasional dan tampak kontroversial, karena dalam menetapkan hukum, ia sangat memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat, dan dalam pandangannya, hukum bisa berubah apabila kondisi sosial berubah.         Karakteristik pemikiran Umar yang demikian juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, misalnya Abdullah ibn Mas’ud, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain.[xiii]

Pasca-sahabat muncul para tabi’in. Pada masa ini terdapat dua tren pemikiran hukum yang berbeda satu sama lain, yaitu mazhab hadits dan mazhab ra’yu (rasio). Mazhab hadits, sesuai namanya, dalam menetapkan hukum selalu menggunakan sumber-sumber tekstual dan jarang menggunakan ra’yu kecuali dalam keadaan terpaksa. Mazhab ini berpusat di Madinah, yang terkenal sebagai sentra hadits. Sedangkan mazhab ra’yu sering menggunakan rasio dalam menetapkan hukum. Mazhab ini berprinsip bahwa hukum Islam dapat dirasionalkan dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum ditetapkan berdasarkan illat-nya, dan oleh karena itu, hukum bisa berubah sejalan dengan perubahan illat. Mazhab ini berpusat di Irak yang terkenal sebagai sentra peradaban Islam.[xiv]

Pada masa berikutnya muncul tokoh-tokoh mazhab yang lebih bersifat personal, di antara yang terkenal misalnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazahab Imam Syafi’I, dan mazhab Imam Ahamad ibn Hanbal, dan lain-lain. Masing-masing mazhab ini menformulasikan kerangka berpikir dan metodologi mazhabnya. Misalnya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan istihsan-nya, Imam Malik terkenal dengan mashlahah mursalah-nya, dan Imam Syafi’i terkenal dengan qiyas-nya. Semua metode ini selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, yang berarti bahwa apabila kemaslahatan itu mengalami perubahan maka konsekuensinya adalah hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Selain itu, Imam Syafi’i juga terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid-nya, yaitu perubahan fatwanya setelah bermigrasi dari Irak ke Mesir karena perbedaan kondisi sosiologis yang ia temukan di kedua negara itu. Setelah periode imam mazhab ini berlalu, muncullah para ulama yang menformulasikan teori-teori hukum, misalnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum sebab perubahan tempat, waktu, dan lingkungan. Selain itu, al-Syatibi, dengan konsep maqashid al-syari’ah-nya, juga memposisikan mashlahah sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Juga Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang terkenal dengan konsep mashlahah-nya menyatakan bahwa apabila mashlahah berkontradiksi dengan teks atau ijma’, maka yang harus diperioritaskan adalah mashlahah atas dasar bayan.

Di Indonesia,  muncul beberapa ormas Islam yang sering mengeluarkan fatwa hukum untuk merespons perkembangan sosial masyarakat, misalnya Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam yang mendapat predikat  sebagai ormas tradisionalis, menetapkan aturan tentang sistem pengambilan keputusan hukum berdasarkan Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung Tahun 1992 yang di antaranya adalah bahwa pengambilan keputusan hukum harus menggunakan kerangka kajian masalah yang terdiri dari  analisis masalah yang meliputi sebab yang melatar belakangi terjadinya kasus itu dari aspek ekonomi, budaya, politik dan sosial, juga analisis dampak ditinjau dari aspek-aspek tersebut. Sistem pengambilan keputusan hukum NU yang demikian ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis harus menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan hukum di lingkungan NU, sehingga fatwa hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Selain NU, terdapat Muhammadiyah, ormas Islam yang mendapat sebutan sebagai ormas rasionalis-modernis, dan mengklaim tidak terikat dengan mazhab tertentu, dalam perumusan fatwanya tentu juga sangat memperhatikan pertimbangan sosiologis.

      Selain ormas Islam, di Indonesia juga muncul para pemikir hukum Islam yang merepresentasikan pemikir-pemikir personal, di antaranya yang terkenal adalah Hasbi Ash-Shiddiqi dengan tema Fiqh Indonesia, Hazairin dengan Fiqh Mazhab Nasional, Munawir Syadzali dengan Reaktualisasi Ajaran Islam, Abdurrahman Wahid dengan Pribumisasi Islam, Sahal Mahfudz dengan Fiqh Sosial, dan Masdar Farid Mas’udi dengan Agama Keadilan.[xv] Tema-tema fiqh (hukum Islam) bercorak lokal yang diangkat oleh tokoh-tokoh di atas, meunjukkan bahwa mereka ingin mendesain hukum Islam selalu bersinergi dengan perkembangan kondisi sosiologis masyarakat yang dinamis sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yang rahmatan li al-‘alamin.

PENUTUP

 Dari kajian di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial dan fungsi hukum dapat berlaku juga bagi hukum Islam, walaupun tidak sepenuhnya. Hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, artinya bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial juga dapat mempengaruhi perubahan hukum Islam. Hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control)  dan alat rekayasa sosial (social engineering) sebagaimana fungsi hukum pada umumnya.

 _________________________

DAFTAR  PUSTAKA

 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000

 Khoiruddin Nasution, Maslahah and Its Application in Indonesian Fatwa, Studia Islamika, Nomor 4, Vol III, 1996

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, LKiS, Yogyakarta, 2005

 Muhammad Ali Al-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islami, Maktabah Muhammad Ali Shubaih wa auladih, Mesir, tt.

 Nur Ahmad Fadhil Lubis, Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia, Studia Islamika, Nomor 4, Vol. IV, 1997

Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 1995

 Robert H.Lauer, Perspectives on Social Change, Terj. Alimandan SU, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003

 Ruwai’i al-Ruhaili, Fiqh Umar Ibn al-Khattab, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut,1983

  Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

  Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia,      Yayasan Penerbit UI,  Jakarta,1975.

 Yudian W. Asmin, “Reorientasi Fiqh Indonesia”, dalam Islam: Berbagai Perspektif, LPMI, Yogyakarta,1995



          [i] Lihat Robert H.Lauer, Perspectives on Social Change, Terj. Alimandan SU, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h.4.

          [ii] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 36-37.

       [iii]  Ibid. h. 37

       [iv]  Ibid, h. 34-35.

          [v] Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000,     h. 25-26

          [vi] Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia, Yayasan Penerbit UI,  Jakarta,1975, h. 58.

          [vii] Lihat Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, h. 128-129.

       [viii]  Ibid. h. 134-135.

       [ix] Bernard Arief Sidharta, Refleksi, h. 27.

         [x] Lihat Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 1995, h.392.

         [xi] Ruwai’i al-Ruhaili, Fiqh Umar Ibn al-Khattab, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut,1983, h.290.

        [xii] Muhammad Ali Al-Sayis, h. 45

        [xiii] Ibid.

       [xiv] Ibid., h. 73-74.

           [xv] Yudian W. Asmin, “Reorientasi Fiqh Indonesia”, dalam Islam: Berbagai Perspektif, LPMI, Yogyakarta,1995, h. 224. Lihat juga, Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, LKiS, Yogyakarta, 2005, h. 236-238.

 

Tags: , ,