ISLAM DAN POLITIK BIROKRASI (Respon Pemikir/ Aktivis Islam terhadap Politik Birokrasi)

Oleh: RUSYDI SULAIMAN

Dosen Pascasarjana IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo,

Pascasarjana STAIN Bengkulu dan

 STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Blitung

Abstract:

Bureaucracy and politic are two different words used as a political terms. Bureaucratic-politic is a term which characterizes the dinamism of New Order Politics in Indonesia, although it had been appeared before at the era of Old Order. In fact,  New Order regime achieved dominat position and conducted bureaucracy absolutely to gain its political goal and put aside other political  interest. Actually, bureaucracy as a machine of politic stands also as public service, not else. It realizes government’s policies to fulfill public political aspirations.  So this article should describe the operationalization of New Order bureaucratic-politic, is it meaningful or not? How was moslem scholars’s respons to the mentioned regime then? It is expected, the New Order Government could encourage the creation of democratic atmosphere in Indonesian political discourse. For community, democracy was regarded as the most effective way to channel their political aspirations.

 Kata Kunci: Islam, Politik, Politik Birokrasi, pemikir Islam.

 

I.     PENDAHULUAN

            Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, birokrasi selain merupakan organisasi administrasi negara, juga diharapkan mendorong proses demokratisasi dan pembangunan politik menuju ke arah yang lebih kondusif. Artinya birokrasi juga bersifat politis dan terkait erat dengan  masalah kekuasaan, dan birokrasi memiliki peranan vital dalam kehidupan sosial politik masyarakat dan negara. Maka terma umum yang kemudian seringkali digunakan adalah Politik birokrasi.

            Politik birokrasi adalah dua kata yang sangat kuat mencirikan dinamika wacana politik Orde Baru di Indonesia, bahkan sejak tahun 1957, ketika peranan Bung Karno mendominasi kancah perpolitikan. Debat-debat publik antar para analis dan kalangan tertentu tentang strategi pembangunan, yang tentunya berkaitan langsung dengan birokrasi pemerintahan berlangsung agak intens dua dekade pasca kemerdekaan, yaitu pada awal 1970-an. Politik birokrasi yang digulirkan pada masa Orde baru tersebut pada akhirnya membatasi ruang gerak banyak pihak terutama lawan politik. Tidak banyak yang mengambil sikap anti atau secara terang-terangan berseberangan/ opposisi, kecuali harus mengatakan “ya” atau sikap pro terhadap setiap kebijakan politik.

            Hal yang paling krusial menjadi objek kajian kala itu adalah mengenai kontroversi peran kaum intelektual terhadap politik birokrasi. Pasalnya adalah munculnya rumor yang menuding para guru besar di beberapa universitas telah menghianati panggilan tugas mereka sebagai kaum intelektual[i] dimana mereka memandang sebagai teknik yang didasarkan kepada keyakinan bahwa keberhasilan  rezim Orde Baru hanya dapat diperoleh dengan cara bekerja sama dengan dan dari dalam pemerintah atau birokrasi, bukan dengan cara menentang lembaga-lembaga politiknya.[ii] Fenomena ini juga muncul dan dihadapkan kepada sebagian pesantren yang diasumsi sedikit banyak telah bergeser dari idealisme awal pendiriannya sebagai lembaga pendidikan tradisional di Indonesia..

            Berikut ini akan dikemukakn beberapa persoalan politik brokrasi rezim Orde Baru dan dampaknya terhadap perkembangan politik, serta lebih detail dibahas tentang respon para pemikir/ aktivis baru termasuk kalangan pesantren terhadap politik birokrasi Orde baru tersebut.

 II.  PEMBAHASAN

A.  Politisasi Birokrasi di Indonesia

            Birokrasi sebagai alat pemerintah pada dasarnya bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Publik Service). Birokrasi pula dapat dipandang ssebagai suatu mata rantai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam posisi demikian, tugas birokrasi adalah merealisasikan kebijakan-keabijakan pemerintah dalama rangka pencapaian kepentingan masyarakat. Ini berarti dalam menjalankan tugasnya, birokrasi menerjemahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kebijakan tersebut dapat dioperasionalisasikan.

 Birokrasi sekali lagi bukanlah semata-mata persoalan administratif, tapi juga bersifat politis dan berkaitan dengan masalah kekuasaan. Karena adanya anggapan bahwa birokrasi sebagai bagian dari eksekutif, merupakan satu-satunya wadah yang mampu memformulasikan tujuan-tujuan yang jelas secara politis maupun administratif.[iii]

Ide birokrasi di Indonesia muncul ketika Kabinet Wilopo digantikan oleh Kabinet  Ali Sastromojoyo (PIN) pada pertengahan tahun 1953, kemudian digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) pada tahun 1955. Kabinet Ali ditandai dengan penempatan unsur-unsur partai ke dalam birokrasi  tersebut. Tindakan ini kemudian diikuti kabinet-kabinet sesudahnya. Maka secara formal sejak itu birokrasi praktis menjadi arena bagi kepentingan partai politik.[iv]

Ketergantungan birokrasi kepada pemerintah terus beerlanjut, baik pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, kendatipun terdapat beberapa perbedaan cukup prinsip. Pada masa Demokrasi Terpimpin, meskipun tingkat politisasi terhadap birokrasi sangat ditekankan, namun biraokrasi tak sepenuhnya dapat dikuasai. Pada masa kedua (Demokrasi Pancasila), birokrasi cukup berhasil dikendalikan sehingga benar-benar menjadi alat pemerintah.[v]

Konsep monoloyalitas yang dikembangkan pemerintah menjelang Pemilu 1971 telah menghapus pengaruh partai-partai politik dari birokrasi. Pemerintah merestrukturisasi aturan main pemilihan umum, dan melakukan pemaksaan dan intimidasi terhadap lawan-lawan politik dari balik layar. Agaknya praktik politik inilah yang mengakibatkan Golkar sebagai representasi pemerintah, menang terus dalam lima kali pemilihan umum dari 1971 hingga 1992. Dua partai non pemerintah, seperti PPP dan PDI tidak diizinkan membuka cabang di tingkat lokal (kecamatan dan kelurahan).

Lebih jauh para pemimpin partai dan calon legislataif harus dilitsus (diteliti secara khusus mengenai ideologi). DPR dan MPR yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden setiap lima tahun sekali hanya menjadi stempel karet yang dikendalikan oleh presiden dengan dukungan militer.[vi]. Loyalitas birokrasi semakin dipeerkuat, terutama setelah dibentuknya KORPRI; organisasi inilah yang menyalurkan kesetiaan kaum birokrat pada pemerintah melalui Golkar. Akan tetapi sekalipun tingkat politisasi dalam birokrasi cukup tinggi, prinsip-prinsip birokrasi pada umumnya tetap dipelihara,  bahkan birokrasi menjadi semakin kompleks keberadaannya.

Pada masa orde baru ini, birokrasi dijadikan mobil politik yang ampuh di tangan pemerintah. Kondisi yang demikian tercipta, dimana ketika DPR dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya tidak berfungsi secara efektif. Birokrasi  juga diarahkan sedemikian  rupa oleh rezim berkuasa, seperti pemerintah menjadikan Golkar sebagai salah satu basis kekuatan politik (selain ABRI) guna berhadapan dengan oposan politiknya, yaitu PPP dan PDI., dimana masing-masing memiliki basis massa secara tradisional.

Format politik Orde Baru ditandai oleh militer sebagai kekuatan politik dominan. Kemudian, karena prioritas diletakkan pada pembangunan ekonomi, maka militer melakukan aliansi dengan para tehnokrat. Di tingkat elit, ia bersifat pluralis, dengan Presiden Suharto  sangat dominan dan berfungsi sebagai pengimbang diantara kelompok-kelompok elit di bawahnya untuk memperoleh basis massa bagi legitimasi rezim Orde Baru yang intens menggunakan Golkar melalui rekayasa-rekayasa politik.[vii]

Birokrasi di Indonesia tidak lagi netral posisinya dalam kehidupan politik negara. Ini dikarenakan terjadinya politisasi birokrasi dan depolitisasi massa di lain pihak. Pada perkembangan selanjutnya birokrasi tidak hanya berperan dalam mempertahankan status quo, tetapi juga telah berperan sebagai agen pemekaran rezim berkuasa. Seabagi fakta, struktur formal pemerintah dari tingkat Menteri Dalam Negeri sampai dengan tingkat Desa menjalankan peran ganda, yaitu di samping menjalankan urusan administrasi, juga sebagai kader Golkar di pihak lain.

Hal ini terjadi karena proses rekrutmen birokrasi yang menempatkan elit politik dan kader politik dalam struktur pemerintahan melepaskan diri dari politik partainya, bahkan mereka diklaim bersikap over politis dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Namun yang menjadi penyebab utama politisasi birokrasi di Indonesia adalah faktor sejarah Orde Baru, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Golkar hanya mengandalkan ABRI. Sebagai penguasa rezim Orde Baru, Golkar tidak memiliki basis massa yang kuat secara tradisional seperti halnya PPP dan PDI. Maka diambillah langkah menggunakan birokrasi sebagai penopang utama kekuatannya di luar ABRI. Langkah ini dilakukan karena birokrasi dianggap memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam negara.

Kedudukan strategis tersebut dimanfaatkan oleh penguasa rezim Orde Baru untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politiknya kepada masyarakat luas. Langkah tersebut memang berhasil, karena dengan konsep “Floating Mass” (Massa Mengambang) praktis hanya dapat dilakukan lewat birokrasi, dan langkah ini tidak mampu dilakukan oleh PPP dan PDI. Tentunya dengan kenyataan ini telah melahirkan sosok birokrasi yang monolitik dan cenderung kepada regulasi politik bagi legitimasi kepentingan politik rezim penguasa. Sekali lagi bahwa pengelompokan beberapa partai politik ke dalam satu partai politik telah hanya memindahkan wilayah konflik antar unsur, konsep massa mengambang tersebut telah menimbulkan gejala elit mengambang (floating –elites), dan format monopolitik telah mengakibatkan gerakan Islam kehilangan jalur hubungan ke kelompok strategis, seperti guru, petani, nelayan, buruh, atau pedagang.[viii]

            Walaupun tidak begitu signifikan perubahannya, birokrasi di era reformasi—pasca Orde Baru—cenderung lebih akomodatif dan bersahabat, bahkan belakangan pemerintah membuka diri untuk berjalan secara kompromis dengan pemikir/ aktivis baru Islam dan juga kalangan pesantren. Fenomena multi-partai  di era reformasi ini merupakan indikator sikap antusiasme mereka terhadap pembaharuan politik dan birokrasi di Indonesia.

  B.  Dampaknya Terhadap Perkembangan Politik

            Politisasi birokrasi kenyataannya menyebabkan perkembangan politik di indonesia tidak berjalan dengan baik karena rezim penguasa telah secara tidak adil menempatkan birokrasi sebagai penopang kekuasaannya. Dengan menguatnya peranan politik yang dimainkan, birokrasi akan melemahkan kekuatan dan fungsi partai politik baik di tingkat pusat maupun  daerah. Sebagai ilustrasi, Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pembina politik di tingkat pusat, sementara Gubernur di tingkat propinsi dan Bupati di kabupaten. Menteri, Gubernur dan Bupati sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi terhadap partai politik lain, sehingga status quo di Indonesia tetap dipertahankan. Itu saja merupakan suatu hal yang negatif bagi perkembangan politik, karena partai politik opposan tidak akan pernah secara maksimal menjalankan fungsi dan peranannya secara bebas dan independen dalam mensosialisasikan kepentingan politiknya kepada masyarakat.

  Adapun dampak lain dari politisasi birokrasi  tersebut adalah bahwa masyarakat terutama yang tinggal di daerah akan tetap termarjinalisasikan terhadap berbagai persoalan politik karena ada depolitisasi massa, dan masyarakat hanya mendapat sentuhan politik dari satu pihak saja yaitu partai berkuasa. Begitu buruknya dampak dari politisasi birokrasi terhadap perkembangan politik di Indonesia, sehingga bila  hal ini dipertahankan, akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang totaliter, dimana rezim berkuasa tidak dapat dikontrol lagi. Ini artinya, proses pembangunan politik selama ini masih perlu dibenahi kembali..

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh politisasi birokrasi, baik positif maupun negatif. Dampak positif tampak pada terciptanya stabilitas politik dan keamanan, Sedangkan dampak negatifnya terhadap perkembangan politik sebagai berikut:

1. Terciptanya Iklim Politik Yang Tidak Sehat.

            Keberpihakan birokrasi kepada salah satu kekuatan politik yang ada merupakan tindakan yang tidak adil dan jelas merugikan pihak lain, karena posisi birokrasi sangat strategis dalam konstelasi politik. Sekali lagi jaringan birokrasi menjangkau setiap wilayah di indonesia melalui perangkat-perangkat yang ada di pusat dan daerah, sehingga praktis hanya Golkar yang dapat mensosialisasikan kebijakan politiknya. Sedangkan partai oposan hanya dapat menempatkan perwakilan di tingkat daerah, berarti jangkauan sosialisasi politiknya sangat terbatas. Kenyataan inilah yang disebut dengan penciptaan iklim politik yang tidak sehat oleh rezim berkuasa.

            Kebijakan politik yang dijalankan Orde Baru bukan saja memperkuat posisi para penguasa dan membuat lemah pihak lain, tapi juga membuka peluang penguasa tersebut melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibatnya, selain terampas hak-hak politiknya, rakyat juga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan setiap aktivitasnya secara bebas dan merdeka. Sektor-sektor penting ternyata dikuasai oleh penguasa dan para kroninya.[ix]  Kebijakan depolitisasi masyarakat dan marjinalisasi politik selain membawa beberapa implikasi negatif, pada sisi lain memunculkan kembali peluang bagi kebangkitan kembali kekuatan politik lain termasuk revivalisme politik Islam

 2.Melemahnya Kekuatan Politik DPR dan Partai Politik

            Fungsi birokrasi yang cukup sentral dengan peran gandanya sebagai pelaksana, juga pembuat kebijakan politik politik berimplikasi terhadap melemahnya DPR yang semestinya lebih dominan dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Komposisi keanggotaan Golkar yang mayoritas menyebabkan fungsi DPR hanya sebagai pe-legitimasi berbagai kebijakan yang diusulkan oleh birokrasi. Sementara kekuatan politik oleh partai politik semakin melemah, karena penguasa melalui alat birokrasinya seringkali melakukan intervensi ke dalam partai oposan lain,PPP atau pun PDI. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena para pejabat birokrasi yang juga kader politik selalu menjaga eksistensi kekuasaan Golkar. Seperti sudah menjadi pendapat umum, rekayasa politik Orde Baru by design bertujuan untuk depolitisasi masyarakat melalui penyederhanaan  sistem kepartaian, pengembangan konsep massa mengambang, dan format monopolitik dalam kehidupan sosial politik yang diringi melemahnya peran dan fungsi DPR sebagai legislatif.

            Sebenarnya sebagai lembaga yang memiliki peran strategis, DPR tetap menjaga integritas kelembagaannya di hadapan pemerintah dan di mata rakyat. Selanjutnya lembaga ini harus memaksimalkan fungsi kontrolnya terhadap pihak eksekutif/ pelaksana birokrasi, tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan tertentu. Anggota DPR yang tidak memiliki reputasi baik dan tidak “integrated” sebagaimana yang dicontohkan di Era Orde Baru, tentu akan merugikan partai pengusungnya dan berdampak buruk terhadap masa depan bangsa dan negara.

 3. Terhambatnya Partisipasi Politik Rakyat

            Pada masa Orde Baru, rakyat hanya mendapatkan sentuhan politik dari satu arah, yaitu dari rezim berkuasa melalui politisasi birokrasinya. Semestinya sentuhan tersebut juga dapat diterima dari partai politik lain secara berimbang, sehingga kemudian menentukan sendiri pilihan politiknya secara sukarela. Adanya politisasi birokrasi Orde Baru bukanlah melibatkan partisipasi politik rakyat, melainkan terjadinya mobilisasi massa yang semakin intens dan terus menerus versus pemerintah.

            Rakyat yang semula sangat antusias terhadap politik dan berpartisipasi aktif dalam birokrasi pemerintah, akhirnya bergeser. Ini disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak sehat dan tidak mencerminkan sikap politik yang santun dan memberikan sentuhan positif terhadap masyarakat. Langkah-langkah dan kebijakan politiknya hanya menguntungkan partai politik tertentu.

 C.  RESPON PEMIKIR /AKTIVIS POLITIK ISLAM 

            Politik yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengusahakan terlaksananya program pemerintah di seluruh wilayah negara agar berfungsi efektif dan fungsional serta tidak diselewengkan, mengharuskan menjadikan birokrasi itu sendiri sebagai penggerak utama program modernisasi dan pembangunan di semua sektor.

            Langkah-langkah yang ditempuh dalam memperbaiki birokrasi itu adalah: pertama, mengalihkan wewenang pemerintah ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi yaitu pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Kedua, menjadikan birokrasi efektif dan tanggap terhadap perintah pimpinan pusat. Ketiga, memperluas wewenang pemerintah dan mengendalikan daerah-daerah.[x] Selain langkah-langkah yang ditempuh, pemerintah Orde Baru juga menempatkan tehnokrat sipil maupun militer yang berorientasi moderen, dapat diawasi dan dikendalikan.

            Dengan demikian birokrasi pemerintahan Orde Baru menjadi sangat kuat dan menjadi mesin politik tangguh dalam merekayasa kehidupan sosial politik masyarakat. Yang demikan itu terjadi, karena disamping berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan juga sebagai tempat bertumpunya kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan dan melaksanakan pergantian kepemimpinan yang dikehendaki rezim berkuasa pada saat itu.

            Melihat realitas tersebut, dapat dipahami mengapa sebagian generasi pemikir kita pada tahun 70-an memilih gagasan untuk menyiapkan sebuah integrasi politik lewat partisipasi langsung dalam arus utama proses-proses politik dan birokrasi negara, dengan bergabung baik ke dalam Golkar maupun birokrasi negara.[xi]  Sebagian diantara mereka adalah Berli Halim, Majid Ibrahim, Deliar Noer, Sularso, Bintoro Cokroaminoto, Bustanul Arifin, Saadillah Mursyid, Mar’i Muhammad dan sebagainya, mereka adalah mantan aktivis HMI. Kemenangan Golkar  pada tahun 1971 memberikan kesempatan pihak penguasa untuk menggulirkan ide restrukturisasi partai-partai politik. Langkah awal sebagai implementasi gagasan tersebut adalah pengelompokan beberapa partai politik menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, material-spritual, kelompok yang mengembangkan bidang spritual, dan juga masih konsern terhadap bidang material. Kedua, bidang spritual material, kelompok yang mengembangkan bidang material, dan masih juga memberi perhatian terhadap bidang spritual. Ketiga, kelompok fungsional (Golkar).[xii] Secara tidak langsung, NU ketika bergabung ke PPP (1973-1984) juga tak lepas di bawah kendali Orde Baru. Sebagian tokoh Islam lain mengambil sikap kompromis bergabung ke Golkar dan PDI—sebuah sikap politik yang harus dilakukan saat itu.

Berbeda dengan PSII, dua pimpinannya, M.Ch. Ibrahim dan Bustman, SH. Mengeluarkan surat No. 193 tertanggal 18 oktober 1973 menyatakan penolakan partai tersebut terhadap ide  tentang fusi partai-partai Islam di bawah bayang-bayang pemerintah Orde Baru. Spontan polemik pun terjadi  di kalangan pimpinan partai. M.A. Ghani dan Gobel  mengambil alih kepemimpinan partai dan membentuk formasi baru yang makhirnya engaklamasikan Anwar Tjokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak itu PSII bergabung dengan NU Parmusi dan Perti, dan menerima fusi partai-partai Islam yang dideklarasikan pada tg. 5 januari 1973. Golkar dibiarkan saja berjalan secara natural, karena secara fingsional partai ini adalah tangan kanan pemerintah, dan dengan mudah mengawasi partai-partai Islam yang bergabung dalam satu wadah (receptacle).[xiii]

            Mereka melihat tak ada gunanya memperjuangkan Islam politik yang akan membawa resiko besar dengan mempertentangkan Islam dan negara, sebagaimana Islam yang diperjuangkan lewat partai-partai Islam selama Orde Lama. Mereka tetap memperjuangkan berlangsungnya tatanan sosial politik negara sehingga umat islam dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka secara bebas.

            Selain kelompok pemikir sebagaimana telah disebut di atas, sebagian pemikir lebih muda merespon gejala politik birokrasi pada waktu itu dengan sikap yang berbeda. Mereka menganggap persoalan yang lebih urgen adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat Islam, serta membina struktur basis yang diperlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis. Kelompok pemikir yang lebih muda ini juga tertarik dengan kegiatan membangun masyarakat dan bergerak dalam bidang pemikiran dari terjun langsung kedalam percaturan politik atau masuk ke birokrasi.[xiv]

            Sikap kelompok terakhir yaitu memilih berada di luar birokrasi, tampaknya dapat dipahami dan disadari sepenuhnya. Kalaupun mereka berada di dalam birokrasi yang telah dibangun oleh Orde Baru, maka mereka tidak dapat mengaktualisasikan idealisme mereka untuk menata struktur pemerintahan yang demokratis yang dapat menjamin hak-hak politik Umat islam khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Banyak diantara mereka yang justru bergumul dengan masalah-masalah sosial melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan bergabung ke lembaga-lembaga tersebut, mereka merasa dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan masyarakat yang demokratis.

            Mengapa mereka tidak memilih aktif di partai yang secara simbolis adalah Islam? Nampaknya penilaian mereka terhadap partai oposan—partai-partai selain Golkar di era Orde Baru, tidak lain hanyalah partai-partai yang berfungsi sebagai ornamental. Mengapa demikian? Jawabannya, karena begitu kuatnya politik birokrasi yang dikendalikan Suharto yang sangat ditakuti. Meskipun kala itu bermunculan partai politik dengan simbol islamnya, kenyataannya tetap berada dalam pasungan penguasa, dan bahkan yang boleh memimpin partai-partai tersebut sebenarnya mereka orang-orang yang dapat dikendalikan penguasa.[xv] Partai politik Islam yang sesungguhnya baru muncul belakangan, apalagi ketika dibukanya kran era reformasi pada dekade 90-an.[xvi]

            Para aktivis baru yang masuk kedalam birokrasi Orde Baru meski ada usaha-usaha islamisasi birokrasi, namun komunitas muslim tidak memberikan legitimasi terhadap kegiatan mereka yang diangggap tidak dapat mewakili aspirasi Islam mereka, sehingga islamisasi birokrasi kemudian dimaknai terbalik menjadi birokrasisasi Islam. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa adanya ketidakpercayaan  komunitas muslim kepada aktivis baru tersebut. Mereka (aktivis baru) dianggap terlalu akomodatif kepada negara dan bahkan dipandang telah terbawa arus proses-proses politik dan birokrasi negara serta kehilangan sikap kritis mereka. Komunitas pesantren pun dimungkinkan akan kehilangan karakter kepesantrenannya ketika berhadapan dengan modernitas, dalm hal ini perkembangan politik dan birokrasi pemerintah. Sudah semestinya mereka harus mengambil sikap bijaksana dengan tetap memelihara prinsip konservasi dan akomodasi, yaitu “al-Muhafazhah ‘ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadidi al-Aslah”.

            Namun demikian, proses panjang islamisasi terhadap birokrasi dan politik pemerintah oleh para pemikir/ aktivis politik Islam memberikan hasil yang berarti terhadap prospek politik Indonesia selanjutnya. Terbukti, tokoh-tokoh Islam tertentu dan bahkan kalangan pesantren memegang peranan penting dalam struktur poltik pemerintah pasca Orde Baru, baik sebagai eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Lebih dari itu, wujud konkret partisipasi pemikir/ aktivis Islam dalam kehidupan bangsa dan negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur: legal formal, Islam substantivistik dan Islam transformatif.

            Di jalur legal formal, seseorang masuk dan berperan langsung dalam birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/ kenegaraan (real Politics), apakah ia sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif sekalipun. Masuknya Gus Dur misalnya (Panggilan untuk KH Abdurrahman Wahid) ke dalam struktur politik birokrasi cukup memberi pengaruh besar terhadap dinamika politik di Indonesia, apalagi didukung oleh para intelektual aktivis muda.[xvii] Jejak langkah Gus Dur juga diikuti oleh pemikir yang berasal dari organisasi Islam lainnya, seperti Amin Rais,  BJ Habibi, M.Din Syamsuddin dan Yusril Ihza Mahendra. Pada jalur kedua, seseorang memutuskan untuk berada jauh di luar birokrasi politik sebagai pemikir atau akademisi di perguruan tinggi, tetapi secara tidak langsung tetap memberikan kontribusi terhadap dinamika politik kenegaraan dan kebijakan pemerintah. Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kebijakan politik pemerintah pada batas –batas tertentu agar tetap legitimate dan mendapat trust dari masyarakat.[xviii] Diantara para akademisi tersebut adalah Harun Nasution, Mukti Ali, dan dikuti oleh intelektual muda saat itu seperti Nurkholis Madjid dan Amin Abdullah. Apapun yang terjadi terhadap politik kenegaraan, maka mereka berusaha tetap konsisten di dunia pendidikan dan pengembangan keilmuan.

            Adapun di jalur Islam transformatif, seseorang berusaha melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat juga kegiatan politik tidak langsung dengan perjuangan moral (moral-force) terhadap pemerintah yang sedang berkuasa untuk tujuan –tujuan yang lebih baik, yaitu membentuk masyarakat berperadaban (masyarakat madani). Gagasan yang bernada sosial-transformatif yang diprakarsai kaum intelektual muda bermula dari kelompok kajian dan pelatihan strategis yang relevan. Sebagian mereka juga disebut,”Tradisi Intelektual Kritis”, dimana bersikap kritis terhadap kemapanan sosial-politik menjadi titik tekan utamanya.[xix] Tidak sedikit yang berasal dari kalangan pesantren dan sentra-sentra pendidikan sebagai basis Islam tradisional.

Dalam konteks negara demokratis, keberadaan dan peran positif warga negara, dalam hal ini para pemikir/ aktivis politik Islam akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik kenegaraan semacam Orde Baru dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tersebut.

 III. PENUTUP

            Penulis menyebutkan birokrasi Orde Baru secara keseluruhan dalam keadaan yang tidak berdaya. Disebutkan demikian, karena birokrasi dimaksud telah direkayasa dan diintervensi oleh rezim berkuasa. Salah satu solusi terhadap hal itu adalah berusaha memberdayakan birokrasi dengan menempatkannya kembali pada posisi yang seharusnya, netral dan independen.

            Memberdayakan birokrasi memang bukan pekerjaan mudah, apalagi ia telah berada dalam nuansa “Highly Politized”. Nuansa tersebut mempengaruhi intervensi birokrasi di segala bidang kehidupan. Hal ini yang menjadikan birokrasi semakin tidak berdaya. Untuk itu bila disadari, niscaya keberadaan birokrasi tidak akan melemahkan kekuatan supra struktur dan infrastruktur seperti DPR.

Mungkin dengan memakai jalur konstitusional, birokrasi dapat diberdayakan sepenuhnya. Artinya birokrasi dapat dijadikan sebagai kekuatan sosial politik yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan sosial politik lain. Cara ini relatif lebih mudah dilakukan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, karena munculnya birokrasi ke permukaan merupakan agen pembaharu sebuah yang ingin melaksanakan cita-cita demokrasi. Semangat ini akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial politik dan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

 Taufik Abdullah, Terbentuknya Paradigma Baru: Sketsa Wacana Islam Kontemporer dalam Mark R.Woodward (Ed), Jalan Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1998)

Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi IslamIndonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995)

Ahmad Syafi’i Ma’arif,Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta:LP3ES,1985)

Syafi’i Anwar menyebutnya “Birokrasi sebagai primum mobile atau penggerak utama “segala prgram pemerintah. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam

R. William Liddle, Skripturalisme Media Dakwah : Sebuah Bentuk Peikirn dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru,dalam Mark R. Woodward (Ed), Jalan Baru Islam, (Bandung : Mizan, 1998 )

M.Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000)

Bakhtia Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998)

Mizan Sya’roni, Muslim Government Relation in the Indonesian New Order: Making sense of the Nahdlatul Ulama’s Withdrawal from Practical Politics, dalam Islam and Development: aPolitico- Religious Response, (Montreal: PERMIKA-LPMI, 1997)

Tobroni dan Samsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik, (Jogyakarta: SIPRESS, 1994)

Rusydi Sulaiman, Satu Abad Muhammadiyah: Mengembalikan Muhammadiyah Ke Komitmen Awal, dalam, Syaifullah(Ed.), Refleksi Satu Abad Muhammadiyah, (Bengkulu: PWM Press, 2010)

Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif,dkk, Islam and Civil Society: pandangan Muslim Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002)


[i] Taufik Abdullah, Terbentuknya Paradigma Baru: Sketsa Wacana Islam Kontemporer dalam Mark R.Woodward (Ed), Jalan Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1998).,hal. 55-56

[ii] Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).,hal. 299

[iii] M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi IslamIndonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995).,h.I.

[iv] Ahmad Syafi’i Ma’arif,Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta:LP3ES,1985).,h. 155-121

[v] Syafi’i Anwar menyebutnya “Birokrasi sebagai primum mobile atau penggerak utama “segala prgram pemerintah. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam.,h.17.

[vi] R. William Liddle, Skripturalisme Media Dakwah : Sebuah Bentuk Peikirn dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru,dalam Mark R. Woodward (Ed), Jalan Baru Islam, (Bandung : Mizan, 1998 )., h. 298. Bandingkan dengan Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam ., h.206-207.

[vii] Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam.,hal. 69

[viii] M.Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 5

[ix]Deskripsi diatas selaras dengan aksioma Lord Action sebagaimana yang dikutip oleh M.Din Syamsuddin, yaitu: Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”, (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolute akan korup secara ansolut). Lihat dalam M. Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2000),hal.ix

[x] Baca M.Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam, hal. 18

[xi] Bakhtia Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998).,hal.260

[xii] Mizan Sya’roni, Muslim Government Relation in the Indonesian New Order: Making sense of the Nahdlatul Ulama’s Withdrawal from Practical Politics, dalam Islam and Development: aPolitico- Religious Response, (Montreal: PERMIKA-LPMI, 1997),hal. 285-286

[xiii] Di internal NU sebelumnya muncul sikap menolak ide pemerintah tentang fusi partai-partai Islam dalam Kongres NU di Surabaya tahun 1972. namun kemudian melunak setelah dibahas di level pimpinan NU. Mizan Sya’roni, Muslim Government Relation in the Indonesian New Order,hal. 286

 

[xiv] Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam.,hal. 26

[xv] Tobroni dan Samsul Arifin, Islam, Pluralisme Budaya dan Politik, (Jogyakarta: SIPRESS, 1994).,hal. 63

[xvi] Partai politik Islam adalah parta islam itu sendiri dan partai berbasis dukungan umat Islam, merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Partai-partai tersebut antara lain adalah: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Politik Islam Masyumi, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan PNU. Lihat M.DinSyamsuddin, Etika Agama dalam,hal. 9

[xvii] Sejak dasawarsa  1980-an, para intelektual muda NU mulai berkenalan  dan meminati berbagai pemikiran social-politik dari literature-literatur baru yang dijumpai dalam wacana intelektual. Di tanah air Literatur tersebut berasal dari  tradisi intelektual kontemporer (bahkan Barat) dan—meskipun ada yang berasal dari para pemikir muslim—menawarkan perspektif kritik terhadap kemapanan pemikiran social-keagamaan.  Diantara para pemikir tersebut adalah Hassan Hanafi, Muhammad Arkound, Muhammad Abed al-Jabiri dan Nawa al-Sadawi. Lihat dalam  Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif,dkk, Islam and Civil Society: pandangan Muslim Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002),hal. 202

[xviii] Rusydi Sulaiman, Satu Abad Muhammadiyah: Mengembalikan Muhammadiyah Ke Komitmen Awal, dalam, Syaifullah(Ed.), Refleksi Satu Abad Muhammadiyah, (Bengkulu: PWM Press, 2010),hal. 91

[xix] Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif,dkk, Islam and Civil Society: pandangan Muslim Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002),hal. 199-200